Pengurus
Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PBPGRI) mendesak pemerintah untuk
memprioritaskan guru honorer dalam rencana perekrutan 100.000 guru berstatus
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal tersebut sebagai bentuk
keberpihakan dan keadilan dari pemerintah kepada guru honorer yang banyak sudah
mengabdi lebih dari 5 tahun.
Ketua Umum PBPGRI Unifah
Rosyidi menuturkan, kompetensi guru honorer tidak kalah dari calon guru yang
baru lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut dia, guru honorer bahkan
memiliki pengalaman yang bisa menjadi nilai tambah. Ia berharap, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa merekomendasikan hal tersebut
kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPANRB).
“Kami mohon kepada pak
Mendikbud, mereka para guru honorer jangan ditinggal. Tolong diperhatikan saat
nanti ada pengangkatan guru CPNS. Guru honorer harus diutamakan. Inilah yang
disebut dengan keadilan dan pemihakan. Setelah itu barulah mereka dilatih
secara profesional supaya kemampuannya meningkat,” ujar Unifah dalam Rapat
Koordinasi dan Buka Puasa Bersama Mendikbud di Gedung Guru PB PGRI, Jakarta , Rabu 23 Mei
2018.
Unifah menuturkan,
pemerintah bisa menemukan formulasi efektif untuk menutupi kekurangan guru,
terutama untuk mengisi kekosongan guru di daerah terdepan, terluar dan
tertinggal. Menurut dia, saat ini ada sekitar sejuta guru honorer yang mengisi
sekolah-sekolah di seluruh Indonesia . Guru honorer kerap kurang mendapat
perhatian baik dari segi kesejahteraan maupun dalam kesempatan untuk
meningkakan kompetensinya.
"Jadi kami ingin
pemerintah lebih terbukalah, lebih menghormati guru honorer yang benar-benar
mengisi tempat-tempat kosong itu dengan mengangkatnya jadi CPNS. Saya
mengapresiasi Mendikbud dan jajaran Kemendikbud karena sekarang sudah lebih
terbuka. Sekarang tinggal KemenPANRB, kalau CPNS guru tiba-tiba disebutkan
harus memiliki sertifikat pendidik. Mana adaa? wong sertifikat pendidik itu kan program pemerintah
dengan kuota yang sangat terbatas dan diberikan kepada calon guru, bukan guru
dalam jabatan. Jadi tolong dikoordinasikan,,” ujarnya.
Mendesak
Mendikbud Muhadjir Effendy
mengatakan, mengangkat guru honorer untuk menjadi CPNS
harus melewati beragam aturan. Menurut dia, Kemendikbud hanya bisa memberikan
masukan kepada KemenPANRB terkait kriteria guru yang diperlukan. Kemendikbud
juga menyodorkan formulasi dalam proses perekrutannya. “Jadi dari rencana kuota
itu apakah nanti akan dibuka lepas? atau kriteria tertentu. Ini sedang
dibicarakan. Tapi KemenPANRB yang memiliki wewenang penuh,” ucap Muhadjir.
Menurut dia, sebanyak
736.000 guru honorer akan diseleksi untuk tes CPNS. Ia menegaskan, Indonesia akan
kekurangan sekitar 733.000 guru jika perekrutan tak kontinyu dilakukan setiap
tahun. Panambahan dan pengangkatan guru mendesak dilakukan untuk mendukung
program prioritas presiden terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Jumlah guru masih sangat kurang. Terutama untuk ditempatkan di daerah
terluar, tertinggal dan terdepan (3T)," ucap Muhadjir di Jakarta, Jumat 16
Maret 2018.
Ia menuturkan, Kemendikbud
juga mengusulkan agar Badan Kepegawaian Negara segera mengangkat 10.000 guru
kontrak yang direkrut melalui skema program guru garis depan. Menurut dia, pada
2017, pemerintah sudah mengangkat 7.000 guru kontrak lulusan program guru garis
depan. "Program guru garis depan untuk memenuhi kekurangan jumlah guru di
daerah terpencil," katanya.
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/05/24/pemerintah-akan-rekrut-100000-guru-cpns-pgri-minta-honorer-diprioritaskan