Darmalis Pimpinan Baru PGRI Provinsi Sumbar

Darmalis Pimpinan Baru PGRI Provinsi Sumbar

Infokom: Kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar memilih ketua dan pengurus baru masa bakti XXII tahun 2019-2024. Proses pemilihan kepengurusan PGRI Provinsi Sumbar yang baru itu dilaksanakan pada konferensi provinsi PGRI Sumbar Tahun 2019 , Sabtu-Minggu (7-8/12) di Hotel Kyriad Bumiminang, Padang.

Melalui mekanisme voting suara yang diberikan 580 lebih pengurus PGRI kabupaten kota dan provinsi, akhirnya Dasmalis berhasil unggul sebanyak 542 suara dari bakal calon 24 orang yang mengapung.

Atas raihan suara yang didapatnya itu, Darmalis kemudian ditetapkan sebagai ketua PGRI Sumbar yang baru menggantikan Zainal Akil yang habis masa periodenya.

Ketua PGRI Provinsi Sumbar yang baru, Darmalis usai dilantik bertekad akan membawa organisasi PGRI ini lebih maju lagi dari pada yang periode kemarin. Sementara yang menjadi Sekretaris PGRI Sumbar adalah Trikora Irianto. Dan empat wakil ketua masing-masing Dasrizal (WK 1), Ernela (WK 2), Yarnizen)WK 3), dan Asrinur (WK 4).

Menyinggung masalah guru honorer yang masih banyak mendapatkan kesejahteraan yang layak, Darmalis menyebutkan akan melobi pemerintah daerah masing-masing.

"Bila guru honorer itu berada di tingkat provinsi maka kami akan bicarakan hal itu dengan gubernur, sedangkan guru honorer di kabupaten kota juga akan kami lobi bupati dan wali kotanya," kata Darmalis.

Selanjutnya soal keberadaan guru  berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Sumbar menurut Darmalis hal itu tentu perlu segera diatasi. Sebab dari data yang disampaikan

mantan ketua PGRI Sumbar, Zainal Akil di sela konferensi provinsi Sabtu malam, menyebutkan masih ada sekitar tiga ribuan guru P3K yang belum mendapat SK pengangkatan mereka sebagai pegawai P3K dari pemerintah.

Hal lainnya disampaikan Darmalis pada awal masa tugasnya adalah lakukan pendataan anggota PGRI yang ada di Sumbar. "Pendataan itu kami lakukan secara online. Sehingga jumlah anggota PGRI yang ada di Sumbar secara keseluruhannya bisa terdata," kata Darmalis.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang membuka konferensi PGRI Sumbar pada Sabtu malam kemarin menyampaikan kalau kondisi pendidikan sudah harus mendapat perhatian serius. Mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Harus ada sinkronikasi dan koordinasi antara kabupaten kota dan provinsi dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Artinya semua harus saling bahu membahu dan profesional dalam mengurus mutu pendidikan ini," jelas Nasrul Abit.

Dia melanjutkan untuk urusan itu harus duduk bersama menyikapi persoalan pendidikan ini. Kemudian soal guru P3K, dirinya mengaku juga harus jadi perhatian serius pula. Nasib guru-guru yang sudah lulus tes sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sampai saat ini masih terkantung-kantung. Mereka telah lulus di tingkat pusat.

"Tapi gaji mereka kabupaten kota yang membayarkan. Kasihan mereka hanya digaji Rp300 ribu dan tidak mendapatkan sertifikasi pula," kata Nasrul Abit.