Darmalis Pimpinan Baru PGRI
Provinsi Sumbar
Infokom: Kepengurusan Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar memilih ketua dan pengurus baru masa
bakti XXII tahun 2019-2024. Proses pemilihan kepengurusan PGRI Provinsi Sumbar
yang baru itu dilaksanakan pada konferensi provinsi PGRI Sumbar Tahun 2019 ,
Sabtu-Minggu (7-8/12) di Hotel Kyriad Bumiminang, Padang .
Melalui mekanisme voting suara
yang diberikan 580 lebih pengurus PGRI kabupaten kota dan provinsi, akhirnya
Dasmalis berhasil unggul sebanyak 542 suara dari bakal calon 24 orang yang
mengapung.
Atas raihan suara yang didapatnya
itu, Darmalis kemudian ditetapkan sebagai ketua PGRI Sumbar yang baru
menggantikan Zainal Akil yang habis masa periodenya.
Ketua PGRI Provinsi Sumbar yang
baru, Darmalis usai dilantik bertekad akan membawa organisasi PGRI ini lebih
maju lagi dari pada yang periode kemarin. Sementara yang menjadi Sekretaris
PGRI Sumbar adalah Trikora Irianto. Dan empat wakil ketua masing-masing
Dasrizal (WK 1), Ernela (WK 2), Yarnizen)WK 3), dan Asrinur (WK 4).
Menyinggung masalah guru honorer
yang masih banyak mendapatkan kesejahteraan yang layak, Darmalis menyebutkan
akan melobi pemerintah daerah masing-masing.
"Bila guru honorer itu
berada di tingkat provinsi maka kami akan bicarakan hal itu dengan gubernur,
sedangkan guru honorer di kabupaten kota
juga akan kami lobi bupati dan wali kotanya," kata Darmalis.
Selanjutnya soal keberadaan
guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Sumbar
menurut Darmalis hal itu tentu perlu segera diatasi. Sebab dari data yang
disampaikan
mantan ketua PGRI Sumbar, Zainal
Akil di sela konferensi provinsi Sabtu malam, menyebutkan masih ada sekitar
tiga ribuan guru P3K yang belum mendapat SK pengangkatan mereka sebagai pegawai
P3K dari pemerintah.
Hal lainnya disampaikan Darmalis
pada awal masa tugasnya adalah lakukan pendataan anggota PGRI yang ada di
Sumbar. "Pendataan itu kami lakukan secara online. Sehingga jumlah anggota
PGRI yang ada di Sumbar secara keseluruhannya bisa terdata," kata
Darmalis.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar
Nasrul Abit yang membuka konferensi PGRI Sumbar pada Sabtu malam kemarin
menyampaikan kalau kondisi pendidikan sudah harus mendapat perhatian serius.
Mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga
Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Harus ada sinkronikasi dan
koordinasi antara kabupaten kota
dan provinsi dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga memperoleh hasil yang
memuaskan. Artinya semua harus saling bahu membahu dan profesional dalam
mengurus mutu pendidikan ini," jelas Nasrul Abit.
Dia melanjutkan untuk urusan itu
harus duduk bersama menyikapi persoalan pendidikan ini. Kemudian soal guru P3K,
dirinya mengaku juga harus jadi perhatian serius pula. Nasib guru-guru yang
sudah lulus tes sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang
sampai saat ini masih terkantung-kantung. Mereka telah lulus di tingkat pusat.
"Tapi gaji mereka kabupaten kota yang membayarkan.
Kasihan mereka hanya digaji Rp300 ribu dan tidak mendapatkan sertifikasi
pula," kata Nasrul Abit.